Surabayasatu.net - M. Adi Toegarisman, Caleg DPR RI Dapil VI (Blitar Kab. kota dan Kab. Tulungagung, Kediri Kab. Kota) mengaku akan bekerja keras untuk menjadikan hukum sebagai instrumen pelindung rakyat bukan malah menjadi senjata untuk menyusahkan masyarakat.
Ini dikatakan M Adi Toegarisman saat ditanya soal penegakan hukum yang masih belum berpihak kepada rakyat. Dikonfirmasi saat mendampingi kegiatan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Blitar dan Tulungagung , Sabtu (9/12/2023) Toegarisman mengatakan, bahwa semua harus memahami terlebih dahulu apa saja komponen hukum itu.
"Kita semua harus paham komponen hukum itu apa, yaitu perundang-undang dan aparatnya, serta masyarakatnya," kata Toegarisman (Mantan Jampidsus Kejagung RI Ke-16) ditemui di Kampung Coklat Blitar.
"Kalau undang-undangnya sudah bagus, berarti tergantung aparatnya, serta partisipasi masyarakat," lanjut mantan Jampidsus Kejagung ke 16 itu.
Jika kemudian ada pernyataan yang menyebut hukum tidak berpihak pada masyarakat, pria lulusan Fakultas Hukum UBAYA ini mengatakan ini adalah problem yang harus dihadapi bersama-sama. Salah satunya dengan menyamakan persepsi, bahwa hukum tidak untuk mencari kejahatan, "Tentu ini masalah kan. Coba sekarang ubah pikiran kita, bahwa hukum itu untuk melindungi masyarakat, bukan mencari kesalahan masyarakat," ungkap Toegarisman.
"Karena kalau mencari kesalahan, maka sandarannya adalah kewenangan. Tapi kalau untuk melindungi masyarakat, maka yang dipikir adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat itu sendiri dari jeratan hukum," lanjutnya lagi.
Karenanya kata Toegarisman, jika pernyataan hukum tidak berpihak kepada rakyat masih terus muncul, berarti ini sesuatu yang harus segera diubah, karena pasti ada kekecewaan yang dirasakan masyarakat, "Apapun itu keluhan masyarakat ya harus disikapi. Segera diperjuangkan agar berubah, supaya masyarakat terayomi oleh hukum," katanya lagi.
Berarti ada penerapan hukum dilapangan yang tidak tepat, "Dampaknya untuk bicara kepastian dan keadilan akan semakin jauh," kata Toegarisman prihatin.
Lantas apa Solusinya ? Pria berdarah Madura ini berpendapat, penegak hukum harus berkomitmen untuk membuat kepastian hukum dimasyarakat. Dengan memastikan bahwa aparat harus faham, mengerti dan menjiwai dari aspek filosofi dan tujuannya kenapa hukum itu dibuat,
"Jadi harus diterapkan secara mansiawi, pendekatan kemanusiaan itu sangat penting, dengan memposisikan bahwa masyarakat adalah pihak yang harus dilindungi. Jika muncul persoalan hukum, harus dicari tahu siapa yang mengganggu," ujarnya.
Politisi yang maju sebagai Caleg DPR RI dari Demokrat dapil Blitar Tulungagung ini, mendesak aparat harus mencerdaskan masyarakat terkait hukum itu sendiri, bukan malah menfaatkan ketidak tahuan masyarakat akan hukum. Menurutnya harus ada yang berani merubah kondisi ini,
"Saya dengan pengalaman saya didunia hukum merasa terpanggil untuk berjuang agar rakyat terayomi, makanya Tagline saya adalah Untuk hukum yang berkeadilan. Semoga ikhtiar ini bisa mewujudkan harapan masyarakat akan keadilan hukum," pungkasnya. ***SO
