SURABAYA, 28 JANUARI 2026
Surabayasatu.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan akan lebih fokus penggunaan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 banyak menyasar kebutuhan dasar masyarakat.
“APBD Tahun 2027 nanti akan lebih fokus pada kebutuhan dasar masyarakat Jawa Timur, seiring dengan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah,” kata Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak usai acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 di Surabaya, (28/1).
Untuk memfokuskan masalah tersebut, Pemprov Jatim lebih awal melakukan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 agar nantinya banyak masukkan dari masyarakat yang harus diperhatikan.
Menurut Emil, pelayanan dasar yang menjadi prioritas nanti meliputi pendidik, kesehatan, sosial termasuk soal bencana. Hal hal ini, tidak boleh terganggu oleh efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
“Siapa yang bisa mengira kalau ada bencana, tidak tahu kapan itu. Maka yang bisa kita lakukan adalah membahasa sejak awal dengan harapan antisipasi sudah bisa dilakukan sejak dini dengan anggaran yang memadai,” katanya.
Dipastikan, kata Emil agar program kerja 2026 dilaksanakan sebaik-baiknya, dan mulai merencanakan 2027 sedini mungkin. Oleh karena itu, tema tahun 2027 adalah pelayanan dasar, baik pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan penanggulangan bencana.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Bappeda Jatim M Yasin mengatakan dalam implementasinya, penguatan pelayanan dasar ini memerlukan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Tidak boleh ada ego sektoral. Misalnya, urusan pendidikan dan kesehatan harus berjalan beriringan dengan penyediaan infrastruktur dasar agar akses layanan tersebut merata hingga ke pelosok daerah,” katanya.
Melalui perencanaan yang matang, seperti yang tertua dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), anggaran harus diprioritaskan untuk menyentuh langsung enam urusan wajib ini.
“Inilah wujud nyata dari tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ), di mana setiap rupiah yang dibelanjakan konversi menjadi kemudahan layanan bagi masyarakat,” ungkpanya.
Karena itu, Pemprov Jatim melakukan langkah langkah untuk memperkuat pelayanan dasar adalah investasi jangka panjang. Ketika rakyat sehat, terdidik, terlindungi, dan didukung oleh infrastruktur yang mumpuni, maka kemandirian daerah akan terbentuk secara alami.
“Otonomi daerah bukan sekedar masalah administrasi, melainkan janji untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi setiap warga negara di setiap jengkal tanah daerahnya,” katanya.***SO
