Surabayasatu.net - Demokrat menilai tingginya biaya politik selama ini menjadi salah satu persoalan serius yang berdampak pada kualitas demokrasi. Karena itu, Demokrat mendorong adanya sistem yang mampu menekan cost politik, sehingga kerja-kerja politik dapat lebih fokus pada kepentingan rakyat.
“Ini menjadi persoalan serius yang menjadi perhatian bagi Partai Demokrat, kami mendorong adanya sistem yang mampu menekan cost politik, sehingga kerja-kerja politik dapat lebih fokus pada kepentingan rakyat,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron di Surabaya, Minggu (1/2).
Terkait sistem Pemilu, Herman membuka berbagai kemungkinan yang dapat dibahas ke depan, mulai dari sistem terbuka, tertutup, hingga opsi sistem terbuka terbatas. Menurutnya, semua opsi tersebut masih sangat dinamis dan bergantung pada pembahasan antara pemerintah dan DPR.
“Bisa sistem terbuka, tertutup, atau mungkin sistem terbuka terbatas. Ini semua akan dibahas secara dinamis. Di DPR nanti apakah dibahas di Komisi II, Baleg, atau dibentuk Panitia Khusus, itu juga belum bisa dipastikan,” paparnya.
Herman menegaskan bahwa ukuran utama dalam menentukan sistem Pemilu ke depan adalah sejauh mana sistem tersebut menjamin prinsip demokrasi: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta tetap menegakkan kedaulatan suara rakyat.
Herman juga menegaskan karakter Partai Demokrat sebagai partai yang terbuka dan inklusif. Ia menyatakan Demokrat membuka ruang seluas-luasnya bagi siapa pun yang ingin berkompetisi secara politik melalui partainya, termasuk dalam pencalonan legislatif ke depan.
“Sebagai partai terbuka, kami membuka ruang kepada siapa pun. Silakan berkompetisi. Namun parameter utamanya adalah kontribusi nyata kepada rakyat, pembinaan konstituen, dan kerja-kerja sosial yang konkret,” tegasnya.
Menurut Herman, Demokrat tidak sekadar mencari figur populer, tetapi kader yang benar-benar memiliki komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat. Parameter itulah yang kelak akan menjadi ukuran utama dalam menentukan calon legislatif Demokrat.
“Insyaallah kami punya ruang yang cukup untuk meraih peluang-peluang ke depan. Untuk saat ini, siapa pun boleh mendaftarkan diri. Tapi kewajiban membina masyarakat dan memberi kontribusi nyata bagi rakyat adalah syarat utama,” katanya.
Herman menegaskan, Partai Demokrat memantapkan untuk tetap sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi dinamika perubahan regulasi Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Tidak perlu dibahas panjang di sini, karena bagaimanapun Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa mekanisme tata cara Pilkada dijalankan melalui undang-undang,” kata Herman.
Dalam konstitusi tidak secara eksplisit menyebut apakah Pilkada harus dilaksanakan secara langsung atau melalui DPRD. Oleh sebab itu, ruang diskusi dan kajian tetap terbuka, seiring dengan dinamika politik dan kebutuhan bangsa ke depan. Namun demikian,satu garis tebal sikap Demokrat.
“Yang pasti, Partai Demokrat akan sebaris dan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Itu adalah komitmen kami,” tegasnya.
Menurut Herman, dalam praktik penyusunan undang-undang Pemilu maupun Pilkada, inisiatif umumnya datang dari pemerintah. Sebagai partai pendukung dan pengusung Prabowo Subianto dalam pemerintahan saat ini, Demokrat merasa memiliki kewajiban moral dan politik untuk berada dalam satu irama dengan kepala negara.
“Demokrat sebagai partai pendukung kepemimpinan Pak Prabowo, tentu harus sejalan. Entah nanti hasilnya seperti apa, kita tunggu bersama. Pilkada juga masih lama, 2031,” ujarnya.***SO
