BLITAR, 6 SEPTEMBER 2026 — Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan penguatan daya beli masyarakat melalui intervensi bahan pangan murah yang dilakukan konsisten di berbagai daerah.
Sejak awal tahun 2026, total kegiatan Pasar Murah telah dilaksanakan sebanyak 118 kali di berbagai kabupaten kota di Jawa Timur.
Termasuk yang ditinjau langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Lapangan Brubuh, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Sabtu (5/9). Pasar Murah tersebut ramai diserbu masyarakat untuk mengakses bahan pangan terjangkau dan di bawah harga pasar.
Gubernur Khofifah menuturkan, masifnya pelaksanaan Pasar Murah menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian harga pangan tidak dilakukan secara sporadis. Melainkan upaya berkelanjutan untuk memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat.
“Pasar Murah ini bukan sekadar operasi harga. Yang ingin kita jaga adalah daya beli masyarakat. Karena ketika harga kebutuhan pokok dapat dijangkau, maka keluarga memiliki ruang yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga,” kata Khofifah.
Menjaga daya beli masyarakat memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar menekan harga sejumlah komoditas. Daya beli yang terjaga akan memberikan ruang bagi keluarga untuk mengatur pengeluaran secara lebih sehat sekaligus menjaga ketahanan sosial ekonomi rumah tangga.
“Karena itu, menjaga daya beli sesungguhnya adalah bagian dari menjaga ketahanan keluarga. Jangan sampai kenaikan harga kebutuhan pokok membuat ruang keluarga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan produktif menjadi semakin sempit,” ujarnya.
Khofifah menegaskan, pemerintah harus hadir memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan dengan harga yang wajar, terutama ketika terdapat dinamika harga pada sejumlah komoditas strategis.
Kehadiran pemerintah, tidak cukup hanya dilakukan ketika terjadi gejolak harga, tetapi harus melalui langkah antisipatif dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
“Pemerintah harus hadir untuk memastikan pasokan tersedia, distribusi berjalan dan harga tetap terjangkau. Jadi yang kita bangun bukan hanya respons ketika harga naik, tetapi sistem yang membuat masyarakat lebih terlindungi dari gejolak harga,” kata Khofifah.
Ia menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Jatim adalah memperluas penjangkauan terhadap pasokan logistik di berbagai daerah. Melalui Pasar Murah, komoditas kebutuhan pokok dapat dihadirkan dengan harga di bawah harga pasar karena mendapatkan subsidi dari Pemprov Jatim.
“Upaya kita melakukan penjangkauan terhadap supply logistik di berbagai daerah. Hari ini sudah ke-118. Harapan kita, semua penjangkauan ini bisa membantu memfasilitasi pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat,” urainya.
Di Pasar Murah ini yang dijual adalah sembako yang harganya di bawah standar harga pasar, karena memang ada subsidi dari Pemprov yang diharapkan bisa menguatkan penjangkauan masyarakat, lalu stabilisasi harga dan stabilisasi inflasi di berbagai daerah,” jelas Khofifah.
Menurutnya, intervensi yang dilakukan Pemprov Jatim juga tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari upaya bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota. Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat efektivitas pengendalian harga karena setiap level pemerintahan dapat saling melengkapi sesuai kebutuhan dan kondisi di daerah masing-masing.
“Yang kita lakukan sebenarnya substitusi dari apa yang telah dilakukan oleh bupati dan wali kota, jadi saling komplementaritas. Artinya, apa yang dilakukan provinsi dan kabupaten/kota bisa saling melengkapi dalam menjaga keterjangkauan pangan dan stabilisasi harga,” kata Khofifah.
Pada Pasar Murah di Kabupaten Blitar, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Beras premium tersedia dengan harga Rp14.000 per kilogram, beras medium SPHP Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram, serta tepung terigu Rp10.000 per kilogram.
Komoditas lainnya yang tersedia antara lain telur ayam ras Rp20.000 per kemasan, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, bawang merah Rp6.000 per 250 gram, paket cabai Rp5.000 per 200 gram, serta daging ayam ras Rp32.000 per kemasan.
“Yang kita hadirkan adalah komoditas yang memang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih ringan sehingga pengeluaran rumah tangga dapat lebih terjaga,” tuturnya.
Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa Pasar Murah merupakan salah satu instrumen dalam strategi pengendalian inflasi daerah. Upaya tersebut berjalan bersama dengan penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, pemantauan harga, serta komunikasi dan koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, titik ke 118 kali di tahun 2026 juga menggambarkan luasnya jangkauan intervensi yang dilakukan Pemprov Jatim untuk memastikan kebijakan stabilisasi harga tidak hanya dirasakan masyarakat di pusat-pusat perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah.
“Titik ke 118 kali ini menunjukkan bahwa ikhtiar menjaga keterjangkauan pangan terus kita lakukan dan kita perluas. Ini adalah bentuk komitmen agar manfaat kebijakan pemerintah dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Jawa Timur,” katanya.
Khofifah berharap, konsistensi intervensi pangan tersebut dapat terus memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga ketahanan sosial ekonomi masyarakat Jawa Timur.
Di saat yang sama, setiap pelaksanaan Pasar Murah juga terus diupayakan menjadi ruang pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.
Produk-produk UMKM lokal turut diberikan ruang untuk diperkenalkan dan dipasarkan kepada masyarakat, sehingga geliat ekonomi tidak hanya hadir dari sisi konsumsi, tetapi juga mendorong penguatan pelaku usaha lokal.
“Pasar Murah kita harapkan tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu, UMKM di daerah juga kita beri ruang untuk tumbuh, memperluas pasar, dan semakin dikenal oleh masyarakat,” tutur Khofifah.
Menurutnya, keberadaan UMKM dalam setiap kegiatan Pasar Murah merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi yang saling menguatkan. Masyarakat mendapatkan akses kebutuhan dengan harga terjangkau, sementara pelaku UMKM memperoleh kesempatan memperluas pasar dan meningkatkan omzet usahanya.
“Jadi ada dua sisi yang kita dorong secara bersamaan, yaitu daya beli masyarakat tetap terjaga dan pelaku UMKM semakin berdaya. Inilah semangat ekonomi yang ingin terus kita bangun di Jawa Timur, ekonomi yang tumbuh dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat,” pungkasnya.***
