SURABAYA, 18 JULI 2025 Surabayasatu.net - Keterlibatan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memfasilitasi Sekolah Rakyat (SR) sebagaimana dilakukan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sebagai memperkuat sinergi pengentasan kemiskinan. “Program Sekolah Rakyat yang berlokasi di UNESA menjadi salah satu bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menjawab tantangan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Prof.rer.nat Abdul Haris di Surabaya, Jumat (18/7). Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memberikan kontribusi mengapresiasi seluruh pihak dalam menyukseskan program ini, termasuk dari kalangan Perguruan Tinggi Negeri. “Kami sangat mengapresiasi dukungan dan keterlibatan aktif dari UNESA, Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah, memfasilitasi SR di kampusnya,” katanya. Dikatakan, Sekolah Rakyat adalah contoh nyata bagaimana kampus dapat mengambil peran strategis dalam mewujudkan kemiskinan. Kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat dan direplikasi di wilayah lain. Tujuan utama didirikannya Sekolah Rakyat adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, serta menanamkan nilai-nilai karakter dan kebangsaan Dalam kunjungannya di Unesa, Depitu melihat dari dekat proses belajar mengajar Sekolah Rakyat di Unesa yang sebagian besar siswa dari Surabaya. Sekolah Rakyat UNESA saat ini mendidik 100-an siswa yang terdiri dari 4 Rombel. Saat ini guru pengajar berjumlah 17 guru dan 1 kepala sekolah, “Para siswa berasal dari Kota surabaya yang berada di desil 2-3. para siswa juga tinggal di asrama yang berada di dalam Kampus Unesa. “Ujar kepala sekolah Rakyat Kampus Unesa.Prapti Wardani Kegiatan kunjungan ini juga menjadi momentum evaluasi dan penguatan strategi ke depan, agar program-program pemberdayaan yang sejalan dengan Arah Presiden RI dapat dilaksanakan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan masyarakat.***SO
