SURABAYA, 3 NOVEMBER 2025
Surabayasatu.net : Setelah penantian panjang, ribuan pendamping Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Jawa Timur akhirnya bisa bernapas lega. Pemerintah Provinsi Jatim memastikan titik terang pencairan honor mereka, dengan Dinas Koperasi dan UKM Jatim tengah mempercepat proses pembayaran bagi para pejuang ekonomi desa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Anggaran yang disiapkan tidak main-main, Rp 18 miliar digelontorkan untuk membayar honor 2.132 orang pendamping dari total 8.494 unit KDMP yang aktif di berbagai daerah di Jawa Timur. Dana tersebut bersumber dari dekonsentrasi APBN yang dialokasikan khusus untuk mendukung program penguatan koperasi desa hingga akhir tahun 2025.
“Prinsip kami sesuai arahan Bapak Wakil Gubernur Jatim, semua teman-teman sudah menjalankan tugasnya. Profil koperasi desa sudah masuk ke Simkopdes, termasuk aset tambahan dan data lainnya. Prinsipnya, kami upayakan honor ini segera cair,” tegas Endy kepada wartawan usai menghadiri acara kick-off pelatihan pendamping KDMP di Asrama Haji Surabaya, Senin (3/11).
Endy menjelaskan bahwa dana Rp 18 miliar itu akan menutup kebutuhan honor selama tiga bulan, hingga Desember 2025. Sedangkan untuk kegiatan pelatihan, Pemprov Jatim mengantongi pos anggaran tersendiri.
“Itu khusus untuk honor. Kalau pelatihan pendamping KDMP, anggarannya berbeda. Total dana yang kita terima dari Kemenkop tahun ini mencapai sekitar Rp 60 miliar,” tambahnya.
Setiap pendamping KDMP di Jawa Timur memiliki tanggung jawab besar. Mereka mendampingi 8 hingga 12 koperasi desa, memberi bimbingan tentang tata kelola usaha, strategi pengembangan koperasi, hingga bagaimana koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
Menariknya, sebagian besar dari mereka bukan orang baru di dunia usaha. Banyak yang merupakan pelaku UMKM atau mantan pengusaha yang kini memilih berbagi pengalaman. Namun, di lapangan, tak jarang ditemukan dilema ganda.
“Ada pendamping yang juga pengurus koperasi. Ini jadi tantangan tersendiri dalam menjaga objektivitas dan profesionalitas,” ungkap Endy.
Untuk memperkuat kapasitas dan wawasan para pendamping, Dinas Koperasi dan UKM Jatim menggandeng beberapa perguruan tinggi, di antaranya Universitas Airlangga (Unair) dan STIESIA Surabaya. Kolaborasi ini dirancang agar para pendamping dan pengurus koperasi memiliki landasan manajerial yang kuat dalam mengelola unit usaha berbasis masyarakat.
“Perguruan tinggi akan memberikan pelatihan tentang manajemen usaha koperasi yang tidak hanya mengejar laba, tetapi juga berperan sebagai lokomotif ekonomi desa,” kata Endy.
Ia mencontohkan Koperasi Jambangan Surabaya yang kini menjadi salah satu model koperasi inspiratif di Jatim.
“Koperasi di Jambangan itu bagus sekali. Mereka bisa menarik minat masyarakat untuk bergabung. Salah satu strateginya adalah menjual elpiji kepada anggota. Sekarang anggotanya sudah tembus 200 orang, semuanya aktif membayar iuran pokok dan iuran wajib,” ujar Endy.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menilai momentum pertemuan dengan ribuan pendamping KDMP bukan sekadar seremonial. Emil menyebutnya sebagai momen untuk “belanja masalah”, menggali langsung kendala di lapangan yang dihadapi para pendamping dan koperasi.
“Ternyata banyak masalah yang muncul di lapangan. Salah satunya soal pendataan aset. Saya minta kepala daerah ikut mengawal proses ini, jangan sampai hanya dilihat gampangnya saja,” tegas Emil.
Ia juga menyoroti sistem bundling yang diberlakukan bagi beberapa KDMP, yang menurut laporan dari lapangan justru menambah beban administratif.
“Saya berharap sistem yang memberatkan bisa diminimalisir. Kita ingin KDMP benar-benar bisa tumbuh, bukan justru terhambat oleh mekanisme yang tidak efektif,” tambahnya.
Program Koperasi Desa Merah Putih sejatinya lahir dari semangat pemerataan ekonomi yang berpijak di tingkat akar rumput. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan kompetisi global, koperasi desa diharapkan menjadi benteng ekonomi rakyat.
Pendamping KDMP berperan sebagai katalis, menjembatani ide dan aksi, teori dan praktik, antara pemerintah dan masyarakat desa. Dengan pencairan honor yang segera direalisasikan, diharapkan semangat para pendamping tidak kendur dan justru makin solid dalam mendampingi koperasi di wilayahnya.***SO
